by

30 Lembaga Halal Luar Negeri Minati Kerja Sama Produk Halal

JAKARTA (iHalal.id) — Sedikitnya 30 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dari berbagai negara melakukan audiensi virtual dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. Melalui audiensi tersebut, LHLN dari berbagai negara di Eropa, Amerika, Asia dan Australia tersebut menyampaikan niatnya untuk memperkuat kerja sama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan BPJPH.

Menerima audiensi, Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham menyampaikan apresiasinya kepada seluruh perwakilan LHLN atas inisiasi pertemuan tersebut. Aqil Irham juga menyambut baik niat mereka untuk bekerja sama dalam bidang JPH dengan BPJPH.

Aqil Irham juga memastikan bahwa kerja sama internasional JPH dapat dilakukan oleh BPJPH dengan pihak manapun sepanjang dilaksanakan sesuai dengan regulasi JPH yang ada.

“Sesuai amanat regulasi, pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang Jaminan Produk Halal, yang dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan sertifikat halal,” ungkap Aqil Irham secara virtual dari Jakarta, Rabu(12/1/2022).

Kerja sama internasional tersebut, lanjutnya, dilaksanakan oleh BPJPH untuk melaksanakan hasil koordinasi dan konsultasi antara Menteri Agama dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. Selain itu, lanjut Aqil Irham, kerja sama internasional JPH juga harus dilaksanakan sesuai kebijakan politik luar negeri Indonesia, ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional.

“Kerja sama internasional tersebut juga harus didasarkan atas adanya perjanjian antar negara, atau Government to Government,” imbuh Aqil Irham menerangkan.

“Adapun kerja sama internasional berupa saling pengakuan sertifikat halal dilakukan dengan lembaga halal luar negeri atau LHLN yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat halal.” jelas Aqil Irham.

Lebih lanjut, Aqil menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2021 Pasal 123, sertifikat halal yang diterbitkan oleh LHLN dapat diterima sebagai pemenuhan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku secara timbal balik. Dalam hal ini, perjanjian saling keberterimaan dilakukan oleh BPJPH dengan LHLN yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga keagamaan Islam yang diakui oleh negara setempat.

“Jadi, harus jelas bahwa lembaga halal di luar negeri tersebut memang dibentuk oleh negara atau ormas Islam yang mewakili entitas Muslim di negara itu dan juga diakui secara sah oleh negara tersebut,” kata Aqil Irham menandaskan.

Sebagai lembaga halal, LHLN tersebut diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara setempat yang telah memperoleh pengakuan dalam organisasi kerja sama akreditasi regional atau internasional. Lembaga akreditasi di negara setempat merupakan lembaga yang telah melakukan kerja sama pengembangan skema saling pengakuan dan saling keberterimaan hasil penilaian kesesuaian. Adapun Akreditasi LHLN oleh lembaga akreditasi di negara setempat harus sesuai dengan standar halal Indonesia yang ditetapkan oleh BPJPH.

“Namun jika di negara setempat tidak terdapat lembaga halal luar negeri, maka pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi halal.” tambahnya.

Sampai dengan 9 Desember 2021 lalu, sebanyak 95 LHLN telah mengajukan permohonan kerja sama ke BPJPH yang hingga saat ini masih berproses. Sebanyak 95 LHLN tersebut berasal dari 35 negara yang berada di benua Amerika, Australia, Eropa, Afrika dan Asia.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal Siti Aminah, dan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mastuki. Hadir pula dalam pertemuan tersebut sejumlah perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. (BPJPH/Gaf)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.