by

Agar tak Jatuh Korban Lagi, Skuter Listrik Perlu Aturan Keselamatan

JAKARTA (iHalal.id) — Fenomena penggunaan skuter listrik di Jakarta dan sejumlah kota-kota besar terus meningkat. Namun, lalu-lalang skuter listrik di jalan raya dan kawasan umum  menjadi persoalan baru. Alih-alih sebagai kendaraan alternatif, kendaraan bermotor kategori kecepatan rendah itu mulai memunculkan korban.

“Tanpa regulasi, jumlah skuter listrik kini kian bertambah merambah ke jalanan umum. Berhadapan langsung dengan kendaraan umum roda empat dan roda dua serta kendaraan pribadi,” kata pengamat ekonomi Rumayya Batubara dalam diskusi publik bertema “Quo Vadis Aturan Skuter Listrik” di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

“Kehadiran regulasi pembatasan skuter listrik ini didukung oleh 81,8% masyarakat DKI Jakarta,” kata Rumayya Batubara yang juga Ketua Tim Peneliti Research Institute of Socio-Economic Development (RISED). Disebutkan, bukan hanya mengganggu pengendara kendaraan bermotor resmi saja, pejalan kaki juga semakin resah  dengan bertambahnya kendaraan bermotor kategori kecepatan rendah itu di jalanan umum.

“Masyarakat melihat masih ada manfaat dari skuter listrik. Oleh karenanya mereka mendukung segera terbitnya peraturan skuter listrik. Ini penting untuk menjaga keamanan dan keselamatan pengguna skuter dan pengguna jalan lain, untuk alat angkut pribadi,” ujar Rumayya. 

Berdasar hasil riset yang berjudul “Persepsi Masyarakat di DKI Jakarta tentang Penggunaan Skuter Listrik di Jalan Raya dan Trotoar”, sebagian besar masyarakat DKI menolak penggunaan skuter listrik. 

Riset menyebutkan hanya 24,6% yang mendukung penggunaan alat angkut jenis ini, sisanya menolak. Salah satu faktor yang menyebabkan penolakan ini terkait ketertiban. Selain itu, 81,7% responden menganggap penggunaan skuter listrik tidak tertib. 

Hal ini senada dengan rencana Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengeluarkan peraturan terkait skuter listrik dalam waktu dekat dalam rangka menertibkan penggunaan skuter serta memastikan prinsip keamanan dan keselamatan menjadi prioritas dalam penggunaan serta penyewaan skuter listrik.

Rekreasi
Dia menambahkan, berdasarkan motif atau tujuannya, sebesar 65,2% harapan responden menyatakan penggunaan skuter listrik sebagai sarana rekreasi atau bermain saja. Sebesar 34,8% lainnya dimanfaatkan sebagai sarana alternatif untuk menuju kantor dan pusat perbelanjaan.

Lebih mengkhawatirkan, sebanyak 65,2% masyarakat DKI Jakarta juga mengungkapkan penggunaan skuter listrik disalahgunakan di lokasi yang tidak semestinya antara lain jalan raya, trotoar pejalan kaki, dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

Kehadiran skuter listrik juga menuai tantangan karena merupakan kendaraan bermesin sehingga bisa membahayakan pejalan kaki. Sebanyak 67,5% pejalan kaki di trotoar merasa terganggu dan terancam akibat faktor keamanan dan perilaku pengguna skuter listrik.

Penelitian yang melibatkan 1.000 pengguna jalan di DKI Jakarta ini diselenggarakan pada bulan November 2019, dengan menggunakan survei secara online, menggunakan metode purposive sampling dan analisa deskriptif. Penelitian ini memiliki margin of error di bawah 3%.

Sementara, Executive Director Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, menilai layanan skuter listrik merupakan produk sebuah platform transportasi online yang dalam jangka panjang bertujuan mencari keuntungan.

“Industri seperti ini tujuannya bukan untuk membantu mobilitas masyarakat, tetapi memanfaatkan kebutuhan rekreasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Apakah skuter listrik bisa memenuhi kebutuhan mobilitas tanpa ada yang dirugikan? Kalau tidak bisa, jadi tidak relevan lagi dalam urusan membantu mobilitas masyarakat,” kata Elisa. 

Oleh karena itu, Elisa mengusulkan agar pemanfaatan skuter listrik hanya dibatasi di daerah tertentu. Seperti misalnya terbatas di objek wisata, di dalam kawasan kampus, dan lain sebagainya.

“Di kampus Ohio State University, skuter listrik membantu mahasiswanya bergerak di area kampus yang luas. Atau bisa juga digunakan di tempat wisata, tetapi tentunya dengan menerapkan standar keamanan yang tinggi,” jelasnya.

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta menurut Elisa lebih baik meningkatkan konektivitas moda angkutan umum di ibu kota saja, ketimbang harus repot mengawasi penggunaan skuter listrik di jalan raya atau tempat umum lain yang membahayakan masyarakat. 

“Setahu saya kebanyakan tempat penyewaan skuter listrik itu di kawasan yang sudah banyak sekali layanan transportasi publiknya. Seperti di kawasan Jenderal Sudirman ada Transjakarta, ada MRT. Jadi benar-benar tidak relevan untuk membantu mobilitas. Karena dengan transportasi umum yang ada saat ini, tinggal jalan kaki 3-5 menit saja ke tujuan sudah bisa,” tegas Elisa. (Sat)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.