by

BPJPH Sedang Menggodok Regulasi Tarif Sertifikasi Halal Rp 300-650 ribu Bagi Pelaku UMK

Permohonan sertifikasi halal bisa melalui dua jalur yakni self declare atau penetapan mandiri dan reguler melalui pemeriksaan kehalalan produk.

JAKARTA (iHalal.id) — Kementerian Agama menerapkan skema tarif sertifikasi halal usaha mikro dan kecil (UMK) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham mengatakan aturan itu tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH No.1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH. Salah satu bagian penting dari peraturan tersebut adalah ketentuan tarif layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Ketentuan ini mencakup tarif sertifikasi halal melalui dua skema, pernyataan mandiri pelaku usaha atau self declare dan reguler. Melalui skema self declare, biaya permohonan sertifikasi halal dikenakan sebesar Rp 300 ribu. Namun, pemohon tidak dikenakan biaya lain seperti pemeriksaan kehalalan produk.

“Pembebanan biaya layanan ini berasal dari sejumlah sumber. Di antaranya APBN, APBD, pembiayaan alterantif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah dan lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.” dalam keterangan resminya, Senin (27/12).

Sedangkan untuk layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler, biaya layanan dibebankan kepada pelaku usaha. Biaya ini mencakup pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp 300.000 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp 350.000. “Sehingga total biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler adalah Rp 650.000,” kata dia.

Lebih lanjut, Aqil Irham mengatakan bahwa, terbitnya Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya PMK No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021 lalu. Regulasi ini juga sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. (sumber: KATA DATA)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.