by

Ghost Kitchen Jadi Tren Konsep Baru Restoran, Perlukah Sertifikasi Halal?

JAKARTA (iHalal.id) — Ghost kitchen atau dapur bersama menjadi tren restoran baru yang mulai menggeliat di Indonesia. Wujudnya tidak seperti restoran biasanya, apakah diperlukan sertifikasi halal?

Aplikasi iHalal, satu-satunya Aplikasi yang membantu para pelaku usaha UMKM maupun Industri dalam mengurus Sertifikat Halal BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kementerian Agama RI.

Zaman sekarang restoran tak perlu lagi memiliki wujud fisik yang lengkap. Hanya berupa dapur, sekarang bisa memulai bisnis kuliner.

Ada dapur yang dikenal dengan istilah ghost kitchen atau cloud kitchen atau dapur bersama yang belakangan menjadi tren di Indonesia. Dapur-dapur ini merupakan dapur yang bisa disewa bersama tidak seperti dapur restoran biasa yang hanya dipakai oleh restoran saja

Ghost kitchen banyak digunakan sebagai dapur restoran yang menyiapkan makanan untuk pemesanan online atau delivery. Fasilitas ghost kitchen saat ini banyak digunakan oleh bisnis F&B di Indonesia, biasanya berisikan beberapa merek.

Para pemilik bisnis F&B memilih ghost kitchen karena beberapa faktor yang menguntungkan untuk mereka. Seperti biaya sewa yang lebih murah, risiko rendah, hingga lebih fleksibel.

Hanya berupa dapur bersama, lantas perlukah sertifikasi untuk ghost kitchen? Dilansir dari Halal MUI (16/11/2021), sertifikasi halal tentunya wajib dilakukan. Karena masih bersifat sebagai fasilitas olahan pangan.

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Sebagai pengelola ghost kitchen, produknya bisa dikategorikan jasa. Sedangkan pemilik produk dikategorikan sebagai produsen. Keduanya dapat bekerja sama untuk mengatur SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal).

Sertifikasi halal ghost kitchen dapat dilakukan melalui Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga seperti Sucofindo, LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia), yang telah memperoleh sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17065:2012 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan diakui oleh Lembaga Akreditasi di Timur Tengah, Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA).

Kewajiban sertifikasi halal ini berlangsung sejak 2019 lalu secara bertahap. Proses sertifikasi halal ini diberi kesempatan hingga 2024. Diwajibkan untuk produk makanan yang halal, sedangkan yang non halal harus secara jelas dinyatakan sebagai produk non halal pada kemasan. (red/Gaf/sumber: detikfood)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed