JAKARTA, (iHalal.id)
Menyusul perannya sebagai pemain kunci dalam mengatur industri minyak dan gas bumi nasional, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengedepankan faktor netralitas dalam sikap politik. Semua pegawai mulai dari jajaran pimpinan hingga karyawan tetap dituntut netral.
“Yang menjadi pedoman kami adalah bagaimana menaikkan produksi dan meningkatkan efisiensi,” kata Kepala Divisi dan Program Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher dalam Diskusi Kehumasan SKK Migas bertemakan “Komunikasi Lembaga Pemerintah di Tahun Politik”, yang digelar SKK Migas di Citi Plaza Jln. Gatot Subroto, Jakarta, Senin (30/7/2018).
Diskusi itu menghadirkan nara sumber perwakilan stakeholder Yanto Sianipar yang merupakan Senior Vice President Policy Goverment and Public Affairs Chevron Indonesia, dan pakar komunikasi politik yang juga dosen Universitas Mercu Buana dan Universitas Sahid Jakarta Heru Budiyanto, dengan moderator Kepala Departemen Komunikasi SKK Migas Ryan B. Wurjanto. Kegiatan diskusi juga melibatkan Program S3 Universitas Sahid.
Dalam kesempatan tersebut, Yanto Sianipar mengaku, di tahun 2019 terdapat sejumlah kegiatan politik nasional yang bila tidak ditangani secara baik punya potensi instabilitas seperti penyelenggaraan pemilihan mulai dari kecurangan saat pencoblosan dan dan money politic. Adapun ancaman lainnya adalah menguatnya politik identitas dan kampanye hitam.
“Potensi ancaman lain adalah terorisme dan ancaman umum lain,” kata Yanto. Ancaman lain adalah lambatnya proses pengambilan keputusan, munculnya nasionalisme sempit serta lambatnya pengambilan keputusan untuk isu-isu yang tidak populer.
Untuk mengantisipasi itu, pihaknya selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak-pihak terkait. Sekaligus mengembangkan dan memetakan persoalan-persoalan dengan stakeholder lain.
Pembicara lainnya, Heru Budiyanto mengungkapkan bahwa sebagai lembaga manapun perlu mencamkan statement Presiden Jokowi yang meminta seluruh Menteri dan Kepala Lembaga untuk meningkatkan komunikasi publik yang baik.
Salah satu alasan Presiden Jokowi, rakyat berhak tahu apa yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintahnya. Supaya rakyat ikut memiliki program yang sedang dijalankan oleh pemerintah.
Sukses berkomunikasi, kata dia, didukung beberapa faktor seperti komunikator; strategi dan komunikan.
Adapun tantangan di tahun politik nanti adalah teknologi komunikasi, perang infornasi dan hoax. “Tantangan lain adalah Haters and Lovers dan ujaran kebencian serta persekusi,” papar dia. (Sat)
