by

Koperasi USB Sambut Baik Kemudahan Pengurusan Sertifikasi Halal

BOGOR (iHalal.id) — Koperasi USB (Utama Sinergi Bangsa) menyambut baik kemudahan Proses Sertifikasi Halal bagi UMK (Usaha Mikro dan Kecil) oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Kementerian Agama RI. Kemudahan tersebut perlu, mengingat Sertifikat Halal dibutuhkan guna meningkatkan daya saing UMKM, baik di tingkat Nasional maupun Internasional.

Rapat online Direktur Pedamping Halal LPH-YPHI Wilayah BJB (Banten dan Jawa Barat) Dr. H. Najamudin, M.Pd.I dengan Pengurus DPP Koperasi USB (Utama Sinergi Bangsa), Ketua Muhamad Rusmono, Dewan Pembina Marwan,
Ketua Tri cahyo Nugroho, Sekertaris I Imam, Sekretaris II Heru Nugroho, Bendahara Nani, Kabid Produksi dan Pemasaran Yuli Cahyaningsih, Manajer Koperasi Abuba Suherman. (Foto: Dok. iHalal.id).

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Koperasi USB Muhamad Rusmono beserta jajarannya hari ini, Sabtu 7 Dzulhijjah 1442 H/17 Juli 2021 dalam rapat bersama Direktur Utama PT. DMP (Duta Medika Pratama) yang juga  Direktur Pedamping Halal LPH-YPHI Wilayah BJB (Benten dan Jawa Barat) Dr. H. Najamudin, M.Pd.I., melalui online  meeting.

Salah satu kemudahan itu antara lain “self declare” oleh UMK tentang kehalalan suatu produk, sesuai standar Halal yang ditetapkan BPJPH. Dengan demikian, pengurusan lebih jelas dan singkat yakni hanya 21 hari kerja. Rusmono mengakui, Sertifikat Halal sangat dibutuhkan pelaku UKM demi meningkatkan daya saing produk, baik di tingkal Nasional maupun Internasional.

“dengan kemudahan ini, kita akan segera urus Sertifikat Halal bagi 500 Anggota di seluruh tanah air”, ujar Rusmono kepada Kang Naja, sapaan Dr. H. Najamudin, M.Pd.I yang juga Direktur Umum RS. Ummi Bogor.

Sebagai informasi, pada draft RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) pasal 80 ayat 1 disebutkan: “…kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK dilakukan dengan “self declaration” berdasarkan standar yang ditetapkan (BPJPH) untuk sertifikasi halal bagi UMK”. Salah satunya dari “self declare” tadi adalah mengenai kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta adanya pendampingan.

Pendampingan dilakukan oleh Ormas Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, seperti Lembaga yang dipimpin Najamudin tadi, nanti ketentuannya diatur dalam peraturan kepala BPJPH.


Sementara Dr. H. Najamudin, M.Pd.I. yang juga Ketua Koperasi Abuba (Abi Ummi Berkah-red) menyambut baik niatan Koperasi USB yang akan segera mengurus Sertifikasi Halal melalui Pendamping Halal LPH-YPHI Wilayah BJB yg dipimpinnya. Pasalnya, berdasarkan UU No. 33 th 2014 Tentang JPH (JAMINAN PRODUK HALAL) dan UU No. 11 th 2020 Tentang Cipta Kerja, seluruh Barang dan Jasa yang beredar di seluruh tanah air harus Bersertifikat Halal.

“untuk tahap awal ini hingga tahun 2024 hanya makanan dan minuman yang diwajibkan”, ujar Kang Naja, sapaannya.

Seperti diberitakan, berdasarkan UU No. 33 th 2014 Tentang JPH (JAMINAN PRODUK HALAL) dan UU No. 11 th 2020 Tentang Cipta Kerja, dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2024 diberikan kesempatan untuk produk makan minum. Setelah tahun itu, jika belum daftar, akan dikenai sanksi.

Sementara dari kurun waktu 2019 – 2026 diberikan kesempatan untuk produk selain makan minum, seperti Fashion, Cosmetics, Farmasi. Setelah tahun itu, jika belum daftar, akan dikenai sanksi. (Gaf)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed