JAKARTA (iHalal.id) — Konstruksi kereta api ringan (light rail transit/LRT) lintas Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) baru mencapai 58% dan akan resmi dioperasikan pada April 2021.
“Sejauh ini memang ada beberapa kendala terutama dalam hal pembebasan lahan yang belum tuntas,” kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri usai Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pembangunan LRT untuk siapa di Jakarta.
FGD menghadirkan sejumlah pembicaran baik dari unsur pemerintah maupun pengamat. Hadir masyarakat terutama kalangan generasi milenial yang selama ini akrab dan banyak menggunakan transportasi umum seperti kereta api Jabodetabek.
Sebelumnya, Direktur Operasional II PT Adhi Karya (ADHI) Pudjung Setya Brata mengatakan, LRT Jabodebek akan testing dan commisioning pada Maret 2021 dan beroperasi penuh pada April 2021.
Hingga Februari 2019 ini, kata dia, pembangunan proyek yang menghubungkan Bogor-Depok-Jakarta dan Bekasi-Jakarta telah mencapai 58%. Progres pembangunan konstruksi LRT Jabodebek yang paling cepat adalah trase Cibubur-Cawang yang telah lebih dari 78%.
Sementara untuk seksi Bekasi Timur-Cawang, proyek konstruksi masih terkendala pembebasan lahan milik masyarakat. Tercatat, masih ada sekitar 12 hektare di Bekasi Timur yang disebut-sebut menjadi penghambat.
Meski belum rampung, empat rangkaian kereta LRT sudah terparkir di Cibubur, dua kereta di Dukuh Atas, empat kereta di Cawang, dan sisanya diparkir di Depo PT Kereta Api Indonesia. Totalnya ada 31 rangkaian kereta yang masing-masing terdiri dari enam gerbong. “Satu kereta akan dites track dulu di lintasan dari Cawang ke Cibubur. Secara bertahap akan dikirim LRT dari PT INKA. Saatnya mencoba buatan anak bangsa,” tutur Pundjung.
Zulfikri membenarkan keterangan dari Pundjung terkait proyek LRT Jabodebek yang menemui pelbagai kendala, serta mengalami cukup banyak kemajuan. “LRT Jabodebek masih dalam masa pembangunan. Tadi sudah saya sampaikan, progres sudah sekitar 58%, dan progres yang cukup cepat, yakni diatas 70% adalah segmen dari Cibubur sampai Cawang. Akan tetapi, masih tidak sesuai target, karena masih banyak masalah terkait dengan Depo, dan segala macamnya, sehingga cenderung agak mundur,” ujarnya.
Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno berpendapat, proyek pembangunan LRT ini membutuhkan dukungan dari pemerintahan daerah. Sebab, pemerintah daerah mempunyai andil dalam membantu proses pembebasan lahan.
Selain itu, pemerintah daerah dapat pula menunjang kepentingan untuk menggiring warganya beralih ke transportasi umum berbasis kereta LRT. “Ini juga perlu dukungan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mampu enggak? Dalam hal ini, pusat tetap membantu, cuma bagaimana, jangan sampai sudah disubsidi, tapi penumpangnya masih sedikit. Jadi dukungan pemerintah daerah itu penting,” kata dia. (Sat)
