by

Mafia Pekerja Migran Harus Diberantas

JAKARTA (iHalal.id) — Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap keberadaan jaringan mafia yang mengambil manfaat tidak wajar dari Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Oleh karena itu, semua pihak dari hulu sampai hilir harus terlibat dalam upaya pemberantasan jaringan mafia ini. “Mulai dari aparat di tingkat desa sampai ke pemda, perusahaan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, dan Imigrasi, serta Duta Besar dan Kementerian Luar Negeri,” kata Benny di Jakarta, Senin (30/11/2020).

Menurut Benny, penegasan itu adalah pesan Presiden Jokowi pada Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) 2020 yang berlangsung di Bandung. Pada Munas itu, Ayub Basalamah terpilih kembali  sebagai Ketua Umum Apjati. 

Benny mengatakan, semua pihak harus terlibat secara sinergis untuk membuat PMI mampu bersaing di pasar global, untuk melindungi hak-hak PMI, untuk menyejahterakan PMI dan keluarganya, dan menjadikan PMI menjadi duta bangsa indonesia di masyarakat internasional.

Benny Ramdhani mengharapkan Ketua baru terpilih dapat membawa Apjati tetap solid sebagai mitra strategis pemerintah.

“Saya  mengharapkan Pak Ayub terus berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam hal ini BP2MI. Khususnya untuk pemberantasan sindikat dan memperlakukan PMI sebagai warga negara VVIP. Selain itu juga mendukung mondernisasi sistem yang dicanangkan Kepala BP2MI,” ujar Benny.

Sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi, lanjut dia,  BP2MI memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menyatakan perang terhadap sindikat pengiriman ilegal PMI. 

“BP2MI tidak akan pernah menghentikan peperangan ini, kecuali para sindikat tersebut kembali ke jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pengiriman PMI secara ilegal,” tegasnya.

Di dalam momentum Munas Apjati 2020, Benny mengajak seluruh stakeholder, utamanya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang tergabung dalam Apjati, untuk memberikan dampak besar bagi perwujudan pelindungan PMI yang berorientasi pada keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan PMI.

“Harus menjadi prinsip bagi kita semua bahwa keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan PMI adalah perlindungan yang menjadi hukum tertinggi yang harus ditegakkan semua pihak, untuk mewujudkan pelindungan PMI secara menyeluruh sebagai warga negara VVIP yang perlu dilindungi dari ujung rambut hingga ujung kaki,” jelas Benny.

Terlebih lagi, lanjut Benny, asosiasi P3MI yang dalam hal ini adalah Apjati, merupakan mitra dialog strategis pemerintah dalam penyusunan kebijakan terkait tata kelola pelindungan PMI yang dilakukan atas dasar kemanusiaan yang berpihak pada PMI.

“Pemerintah sadar memiliki berbagai keterbatasan. Tidak mungkin tata kelola penempatan dan pelindungan PMI dilakukan sendiri oleh pemerintah. Sehingga sinergi dan kolaborasi, kerja sama dan sama-sama bekerja antara BP2MI dan  asosiasi P3MI berbasis sistem IT, menjadi penting dan strategis dalam menjawab tantangan-tantangan ke depan. Dan saya melihat bahwa baru Apjati yang membangun Sistem IT itu ketika saya mengunjungi Apjati waktu itu,” ujar Benny.

Terakhir, Benny juga mengapresiasi pemilihan tuan rumah penyelenggaran Munas APJATI 2020 di Bandung, Jawa Barat, merupakan tempat yang tepat. Setidaknya ada 3  alasan yang melatarbelakangi hal tersebut. 

Pertama, menurut Brouwer, tanah pasundan diciptakan oleh Tuhan saat tersenyum. Kedua, Jawa Barat adalah kantong PMI dimana sepertiga dari 3,7 juta PMI yang diberangkatkan secara prosedural adalah PMI yang berasal dari Jabar, namun sebaliknya juga tercatat sebagai provinsi dengan PMI nonprosedural terbanyak. Dan ketiga, yang penting untuk diapresiasi adalah Jabar merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang sedang mempersiapkan regulasi Perda Pelindungan PMI. (Sat)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed