JAKARTA (iHalal.id) — Ketua Umum Perusahaan Air Minum Seluruah Indonesia (Perpamsi), Haris Yasin Limpo mengungkapkan, saat ini masih banyak Perusahaan Daerah Air Minum yang sakit atau merugi karena biaya produksinya lebih mahal dibandingkan harga jual. Dia berharap pemerintah memberi dukungan lebih optimal untuk membantu perusahaan air minum di berbagai daerah.
“Adanya dukungan pemerintah itu untuk mengatasi kendala operasional selama ini, terutama regulasi dan struktur harga di mana biaya produksi lebih mahal dibanding harga jual. Saat ini dari 400 PDAM anggota Perpamsi, sekitar 40-50 di antaranya sakit karena merugi,” kata Haris dalam acara Indonesia Water & WasteWater Expo & Forum di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Diungkapkan, dukungan pemerintah itu antara lain adanya regulasi air bersih yang baik, terutama dalam mendorong pemerintah daerah, swasta, serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berinvestasi pada ketersediaan air baku. Hal itu diharapkan bisa menurunkan biaya produksi, sehingga operasional perusahaan lebih sehat.
“Kita perlu terobosan kebijakan yang sinkron antara pusat dan daerah, agar Indonesia dapat menciptakan swasembada air pada 2030 mendatang,” kata Haris.
Saat ini, skema hibah pemerintah dalam bentuk subsidi sambungan rumah tangga cukup efektif membantu PDAM dalam menekan biaya sambungan. “Skema itu sangat membantu PDAM dalam memperluas sambungan rumah tangga,” ujarnya.
Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga mengatakan, akses pemanfaatan air bersih oleh masyarakat terus dikebut pemerintah lewat pengembangan sejumlah infrastruktur. Langah ini dilakukan lewat menyediaan sumber air baku guna memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan air minum yang ada di daerah.
Peningkatan pasokan air baku diharapkan mampu memenuhi kebutuhan perusahaan daerah air minum (PDAM) guna mengurangi biaya produksi air, sehingga bisa menambah jumlah masyarakat yang mendapat layanan air bersih. “Banyak yang sudah kita capai dan ada yang belum. Kita terus berupaya menambah pasokan air baku dan pembangunan sistem pipa transmisi,” katanya.
Menurut Danis, pembangunan sumber air baku dan pipa transmisi memanfaatkan empat skema pembiayaan, yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD, swasta dan KPBU. “Semua harus berperan serta akan akses penyediaan air bersih bagi masyarakat lebih luas bisa terealisasi,”imbuhnya. (Sat)
