by

Penyakit PMK Kian Meluas, Pemerintah Didesak Tetapkan KLB

JAKARTA (iHalal.id) — Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mendesak pemerintah untuk serius dan fokus dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK). Salah satu poin yang jadi fokus utama adalah mendorong pemerintah segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas meluasnya penyebaran PMK di wilayah Indonesia.

Ketua Umum DPP PPSKI Nanang Purus Subendro menilai, pemerintah masih ragu-ragu untuk menyatakan situasi jadi darurat. Padahal, penyebaran PMK di Jawa sudah masif, tidak terkendali, dan menimbulkan kerugian yang luar biasa.

Data Kementerian Pertanian per 22 Mei 2022 menyebutkan, PMK telah menyebar di 16 provinsi dan 82 kabupaten/kota. Penyakit itu berdampak pada total 5.454.454 ekor dan 20.723 ekor sapi sakit.

“Situasinya sudah emergency, luar biasa. Sayangnya tindakan dari pemerintah masih sangat prosedural dan biasa saja,” kata Nanang dalam Diskusi Publik di Jakarta,  Rabu (8/6/2022).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh mantan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementwrian Pertanian, Sofyan Sudrajat. Diketahui, Sofyan pernah menjadi Ketua Tim Nasional Pemberantasan PMK pada 1983.

Dia mengatakan,  dengan situasi penyebaran yang sudah luas, ditambah stok vaksin yang belum tiba di Indonesia, dan perayaan Iduladha yang akan meningkatkan lalu lintas ternak, Sofyan khawatir wabah PMK “akan semakin merajalela.

Menurut Sofyan Sudrajat, penanganan wabah penyakit hewan saat ini amat berbeda dibandingkan ketika dia menjadi Ketua Tim Nasional Pemberantasan PMK pada 1983. Kala itu, Sofyan berupaya mengisolasi hewan yang terinfeksi.

Bahkan, dia sempat mengeluarkan kebijakan memusnahkan hewan yang sudah kadung tertular. 

Sofyan pun mencari pasokan vaksin ke Australia. Pemerintah sempat pula menolak bahan pangan impor dari negara yang terkonfirmasi kasus PMK.  “Waktu saya jadi Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan pada 2001, itu ada pandemi PMK.Tapi Indonesia menjadi salah satu dari lima negara yang tidak terdampak.”

Sofyan menyayangkan belum ada peran periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam menanggulangi wabah. Menurut dia, peneliti harus gerak cepat.

“Tinggal nunggu nasib saja. PMK tidak akan bisa musnah (bila penanganannya tidak cepat),” ujar Sofyan

Nanang menambahkan, perlu adanya koordinasi secara terpusat untuk penanganan penyebaran PMK di Indonesia. Maka dari itu, PPSKI mendorong terbentuknya kelembagaan Satuan Tugas (Satgas) penanganan PMK layaknya penanganan pemerintah saat pandemi Covid-19 atau wabah Flu Burung.

PPSKI juga meminta pemerintah untuk mempercepat proses pengadaan vaksinasi PMK terhadap hewan yang masih sehat dari kemungkinan tertular. Pemerintah perlu melakukan terobosan kebijakan untuk memanfaatkan waktu secara efektif dalam upaya pencegahan penyebaran wabah ini.

“Belum tersedianya vaksin PMK di Indonesia dan terbatasnya kemampuan pemerintah dalam pengadaan vaksin PMK dalam jumlah yang mencukupi dan waktu yang cepat, membuat pemerintah harus melakukan terobosan kebijakan sehingga setiap waktu yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pengadaan vaksin PMK ini,” ujar Nanang.

Selain pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi, pihaknya meminta kepada pemerintah agar menyediakan dana anggaran terkait upaya pencegahan dan penanganan wabah PMK. Hal ini disebabkan wabah PMK yang kemungkinan semakin meluas dan penanganannya dapat berlangsung dalam waktu lama.

Dia mengungkapkan, dana anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk operasional pengawasan lalu lintas ternak, tindakan pengobatan, bantuan supporting untuk para peternak yang terdampak PMK, tindakan ganti rugi jika terjadi pemusnahan, hingga permasalah kredit KUR akibat ternaknya terkena PMK.

Terakhir, pemerintah didorong untuk melakukan stamping out dengan pemotongan bersyarat yang melibatkan Bulog untuk menampung daging sapi dari sapi korban penyakit PMK. Pemerintah juga diminta untuk memberhentikan importasi daging kerbau dari India. 

Nanang  mengatakan, harga sapi yang terpaksa dipotong karena wabah PMK, saat ini sudah turun 40 hingga 50 persen. “Karkas yang sebelumnya harganya sudah lumayan Rp 110 ribu per kg, tadi malam sudah membelinya dengan harga Rp 60-70 ribu,” katanya.

Hal yang lebih mengenaskan terjadi pada sapi perah, yang notabene bukan untuk produksi daging. Nanang menjelaskan sapi perah yang terpaksa harus dipotong karena PMK harganya jatuh lebih parah dibanding harga daging sapi potong. “Yang normalnya harga di atas Rp 20 juta, ditawar Rp 2 juta sampai 3 juta. Itu sama dengan ongkos menguburkan. Sedih sekali,”  ujarnya.

Nanang menambahkan, walau sapi dinyatakan sembuh dari PMK, namun sapi perah tersebut tidak akan bisa produksi normal kembali. Oleh sebab itu, wabah PMK ini perlu menjadi perhatian semua pihak.

Selain itu, para peternak sapi mengeluhkan masalah kelangkaan obat-obatan hingga tenaga medis yang tersedia. Dalam sehari tenaga medis yang tersedia. Dalam sehari tenaga medis bisa berkeliling menangani hingga 35 kandang ternak.

Dia meminta pemerintah agar pada situasi sekarang ini tidak perlu dilakukan kunjungan kerja di kandang-kandang peternak yang terdampak PMK. “Mending kalau punya program melewati posko, nanti diatur sedemikian rupa sehingga migrasi antara orang dengan kandang seminimal mungkin tapi obat terdistribusikan dan program berjalan,” ujarnya.(Deden H)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.